You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki: Normalisasi Sungai Ciliwung Tak Bisa Ditunda
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Normalisasi Sungai Ciliwung Tak Bisa Ditunda

Surat Peringatan (SP) 3 telah dilayangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan kepada warga Bukit Duri. Warga diberikan kesempatan untuk pindah ke rumah susun (rusun) Rawa Bebek hingga pekan depan.

Kami akan bongkar, setelah SP3 dan SPB. Karena tidak ada waktu lagi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan setelah SP3, langsung menyusul surat perintah bongkar (SPB). Namun pihaknya masih menunggu agar warga yang masih bertahan mau pindah ke rusun.

"Kami akan bongkar, setelah SP3 dan SPB. Karena tidak ada waktu lagi," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/9).

SP 3 Bukit Duri Dilayangkan Hari Ini

Menurut Basuki, saat ini masih ada sekitar 60-70 kepala keluarga (KK) yang belum pindah ke Rusun Rawa Bebek. Padahal, sebagian besar warga yang terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung telah pindah ke rusun.

"Sekarang tinggal 60-70 kepala keluarga yang belum pindah," ucapnya.

Setelah semua warga pindah ke rusun, bangunan warga akan langsung dibongkar. Selanjutnya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan menggunakan lahan itu untuk normalisasi sungai.

"BBWSCC langsung kerjakan normalisasinya, langsung jalan. Karena memang sudah tidak bisa ditunda lagi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1179 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1154 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye938 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye920 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye842 personBudhi Firmansyah Surapati